by

Baraja : Monumen PDRI Di Sumpur Kudus

-Selebriti-337 views

Sumpur Kudus yang dijuluki Makkah Darek (Makkah Daratan) merupakan salah satu daerah yang terdiri dari beberapa nagari yang terletak di Kabupaten Sijunjung bagian Utara,  Daerah paling Timur Propinsi Sumatera Barat dengan posisi koordinat 00 – 26,49 Lintang Selatan dan 100 – 54,29 Bujur Timur. Sumpur Kudus terbentang di lembah sempit sepanjang Sungai Batang Sumpur yang mengalir dari Unggan, Silantai sampai ke Sisawah yang diapit oleh dua Bukit Barisan Timur dan Barat.

Barangkali dengan letak geografis Sumpur Kudus yang jauh disudut lembah Bukit Barisan dan pihak musuh akan sulit untuk bisa sampai ke Sumpur Kudus, makanya Sumpur Kudus dipilih sebagai salah satu basis perjuangan. Tentu hal ini tidak mudah kita jawab, sekalipun bisa jadi itu juga menjadi salah satu pertimbangan para pemimpin PDRI pada masa itu.

PDRI dibentuk tidak lama setelah Ibu Kota Yogyakarta dikuasai Belanda pada 19 Desember 1948 saat Agresi Militer Belanda II. Dimana pada waktu itu para pemimpin Indonesia, seperti Sukarno, Moh Hatta, Sutan Syahrir dan Agus Salim ditangkap dan diasingkan Belanda ke daerah luar Jawa. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sebelum ditanggkap, Sukarno dan Moh. Hatta menggelar rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk Pemerintahan Sementara. Mendengar ibu kota lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, Safruddin Prawiranegara bersama Kol. Hidayat, panglima tentara dan teritorium Sumatera mengunjungi Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera di kediamannya mengadakan perundingan. Kemudian mereka langsung menuju Halaban, perkebunan teh yang berjarak 15 kilometer di selatan Kota Payakumbuh. Disana mereka mengadakan rapat dengan sejumlah tokoh pada 22 Desember 1948. Kemudian mereka membentuk PDRI, sejak saat itu PDRI menjadi musuh nomor satu Belanda dan tokoh-tokoh PDRI diburu Belanda. Mereka harus menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, saat Agresi Militer II, Presiden Soekarno memberikan mandat pada Syafruddin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi untuk membentuk pemerintah darurat. Soekarno juga mengirimkan mandat kepada Maramis dan Sudarsono di New Delhi, India apabila pembentukan PDRI di Sumatera mengalami kegagalan. Syafruddin berhasil mendeklarasikan berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Kabupaten Lima Puluh Kota pada 19 Desember 1948. Susunan pemerintahan PDRI adalah:

1. Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan.

2. TM Hassan sebagai Wakil Ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Menteri Agama

3. SM Rasyid sebagai Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial Pembangunan dan Pemuda

4. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman

5. Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan

6. Maryono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI

7. Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar

8. AH Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa

9. Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatera

Pada tanggal 5 Mei 1949 Rombongan PDRI Sjafruddin Prawiranegara, secara lengkap juga tiba di Calau, Sumpur Kudus. Rombongan PDRI meninggalkan Bidar Alam dengan naik perahu dan berjalan kaki melalui nagari-nagari antara lain Abai Siat, Sungai Dareh, Kiliran Jao, Sungai Betung, Padang Tarok, Tapus, Durian Gadang, Menganti dan akhirnya tiba di Calau, Silantai, Sumpur Kudus.

tugu 2

Di Calau, Sumpur Kudus rombongan Sjafruddin Prawiranegara tinggal di Surau Balai dan Rumah Gadang milik keluarga ayah Buya Ahmad Syafi’i Maarif. Rumah Gadang dan Surau Balai tersebut sampai saat sekarang masih bisa kita jumpai. Sedangkan Surau Batu Banyak yang terletak di tepi Batang Sami yang dulu dipergunakan sebagai tempat radio atau sender PDRI telah lama roboh karena tidak dirawat, kini yang tersisa hanya tanah bekas bangunannya saja.

Pada tanggal 9 Mei 1949, rombongan Sjafruddin Prawiranegara meninggalkan Calau, menuju ke Sumpur Kudus. Setelah menempuh sekian lama perjalanan, rombongan tiba disebuah dataran tinggi. Saat itu anggota rombongan dipecah tiga : Sjafruddin Prawiranegara ke Nagari Silantai, Stasiun Radio Sjafruddin ke Nagari Guguk Siaur dan rombongan keuangan ke Nagari Padang Aur dan nagari-nagari lain sekitarnya. Didaerah Ampalu, Kru Stasiun Radio AURI bertemu dengan Kru Stasiun Radio PTT di Nagari Tamparunggo, Sungai Naning dan nagari-nagari lain. Sejak saat itu, kegiatan Stasiun Radio Dick Tamimi semakin intensif.

Pada tanggal 14 – 17 Mei 1949, diadakan Sidang Paripurna Kabinet PDRI di Silantai, Sumpur Kudus. Di tempat itu berkumpul semua anggota Kabinet PDRI yang berada di Bidar Alam dan Koto Tinggi, untuk membicarakan reaksi PDRI terhadap prakarsa perundingan yang dilakukan oleh para pemimpin yang ditawan di Bangka (Pimpinan Soekarno - Hatta). PDRI mengeluarkan pernyataan yang menolak prakarsa perundingan kelompok Bangka. Barulah pada tanggal 18 Mei 1949, Sjafruddin bersama seluruh anggota rombongan meninggalkan Silantai, Sumpur Kudus dan berangkat menuju Koto Tinggi.

Rumah tempat Sidang Paripurna Kabinet PDRI di Silantai, sampai saat sekarang masih terawat dengan baik dan telah dijadikan sebagai situs cagar budaya oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

Dari kronologis peristiwa sejarah diatas, kita bisa menyimpulkan betapa strategisnya posisi Sumpur Kudus pada masa itu, karena di Silantai, Sumpur Kudus sempat diadakan Sidang Paripurna Kabinet PDRI, yang juga menentukan nasib bangsa ini, sekalipun PDRI hanya bermukim selama lebih-kurang tiga minggu di Sumpur Kudus.

Kemunculan para pejuang PDRI dan Sjafruddin Prawiranegara sebagai pemimpinnya di Sumpur Kudus telah banyak meninggalkan cerita yang ternyata dikemudian hari memberikan berkah tersendiri bagi nagari ini. Sekiranya PDRI tidak pernah menjadikan Sumpur Kudus sebagai basis perjuangannya selama tiga minggu, tidak bisa membayangkan apa mungkin pemerintah mau memperhatikan nagari yang disudut itu. Barangkali nagari ini akan tetap terisolir dan lengang karena memang letaknya yang jauh disudut lembah Bukit Barisan.

Barulah pada tahun 2005 pemerintah mulai memperhatikan nagari yang telah ikut memberi andil dalam masa perjuangan PDRI itu dengan memasukan jaringan listrik dan membangun sarana jalan, serta jaringan telkomsel untuk sarana komunikasi. Dengan demikian masyarakat Sumpur Kudus baru merasakan kemerdekaan setelah 56 tahun lebih peristiwa PDRI berlalu, mengutip apa yang di tulis oleh Buya Ahmad Syafii Maarif dalam tulisannya di Resonansi Republika.(Wahyu/GMP)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru