by

Baraja – 10 Maret Sebagai Hari Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI)

-NATIONAL, NEWS-549 views

Usmar Ismail, Djamaludin Malik dan Suryo Sumanto adalah tiga orang tokoh kunci berdirinya Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI). Usmar Ismail, berbekal keilmuannya, Djamaludin Malik dengan segala kepiawaian ilmu bisnisnya, dan Suryo Sumanto seorang jurnalis sekaligus sastrawan yang semangat untuk memandu dua rekannya, bersama-sama mereka mendorong kemajuan artis dan perfilman tanah air dengan mendirikan PARFI.

Lahirnya Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) berawal dari kevakuman kegiatan Sarikat Artis Indonesia (SARI) akibat masuknya Jepang ke Indonesia. Seiring dengan perjalanan waktu dan menjadi saksi sejarah,  pada 10 Maret 1956, PARFI didirikan di Gedung SBKA Manggarai, Jakarta dengan sekretariat di Jalan, Kramat V Jakarta Pusat, Ketua Umum PARFI Suryo Sumanto, dengan anggota :

1. Rd. Sukarno (Rendra Karno)

2. Kotot Sukardi

3. Basuki Effendi

4. Wildan Dja’far

5. Sofia Waldy

6. Deliana Surawidjaja

7. Idrus Nawawi (Palembang)

8. Eddy Saputra (Medan)

9. Basuki Zailani (Bandung)

10. Ismail Saleh (Semarang)

11. Abdul Gafur (Surabaya)

12. Subekto (Yogya)

PARFI lahir melalui semangat untuk menyumbangkan dharma bakti guna mewujudkan  cita-cita memajukan Bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara formal PARFI diresmikan oleh Ibu Negara Fatmawati Soekarno pada 10 Maret 1956. PARFI adalah satu-satunya organisasi yang menjadi pilihan bagi Artis film Indonesia untuk memperjuangkan cita-cita  seperti harapan yang disampaikan  H. Usmar Ismail: Dengan film kita bisa memberikan sumbangan pada revolusi Indonesia.”

02100321

aat itu, PARFI bersama PPFI berdemonstrasi di depan Presiden Soekarno untuk mengatasi serbuan film asing yang merugikan produksi film Indonesia. Sebagai organisasi, PARFI diharapkan dapat menjadi wadah, alat penghimpun dan pemer satu serta penyaluran daya kreasi serta amal perjuangan Artis Film Indonesia dalam pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara, khususnya mempertinggi derajat dan martabat kesenian melalui Film Nasional.

Sebagai pekerja seni bidang keartisan film, keberadaan PARFI dikukuhkan oleh Pemerintah  sebagai Organisasi Profesi dengan kekuatan Rekomendasi.  Selain mengutamakan cita-cita guna mencukupi kebutuhan ekonomi, artis film perlu memperoleh kepuasan batin dari hasil kerjanya dan dijamin hak-hak keprofesiannya yang dilindungi oleh Undang Undang.

Melihat sejarah perjalanan PARFI, Insan Film terbukti telah memiliki rasa kebersamaan yang kuat dan itu bisa tercipta karena memiliki perasaan senasib dan rela meninggalkan kepentingan lain di luar kepentingan Film dan Insannya. Namun, dalam perjalanannya selama 50 tahun ini, ternyata masih banyak tujuan PARFI  sebagai organisasi, yang belum bisa diwujudkan.

Dalam buku kecil memperingati 3 (tiga) windu atau 24 tahun berdirinya PARFI (1956-1980), disebutkan bahwa PARFI bukan partai politik dan tidak ikut berpolitik. Tetapi dalam perjalanannya, Organisasi Artis Film ini sempat terlibat dan melibatkan sejumlah anggotanya dalam politik. Hal itu terjadi ketika Kongres III PARFI dilaksanakan pada 1964. Sejumlah  anggota cenderung mengikuti aksi PAFFIAS yaitu gerakan anti film Amerika. Saat itu, secara demonstratif mereka meninggalkan persidangan. Sehingga, Suryo Sumanto menjadi tumpuan harapan dari sekitar 300 anggota PARFI.

03100321

Usai Kongres PARFI ke III, Trio pengurus PARFI waktu itu, yakni Suryo Sumanto, Djoko Lelono dan Chaidir Dja’far, berhasil membebaskan PARFI dari cengkeraman kekuatan politik saat itu.

Sejak berdiri hingga masa kepengurusan Periode ke III, Suryo Sumanto menjabat sebagai Ketua Umum PARFI. Pada masa itu, kepengurusan Suryo Sumanto merupakan tonggak bagi PARFI  dalam memperjuangkan dan mempertinggi derajat serta martabat kesenian melalui Film Nasional.

Organisasi PARFI tidak hanya didukung oleh peseni atau peran (aktor/aktris), melainkan juga oleh mereka yang bergerak di bagian produksi, seperti sutradara, produser, penata fotografi, editor dan kru  (karyawan). Namun, setelah para kru (karyawan) membentuk organisasinya sendiri, yakni KFT  (Karyawan  Film  dan Televisi) pada 22 Maret 1964, maka PARFI sepenuhnya hanya beranggotakan  para aktor dan aktris Film.

Pada tahun 1971,ketika Suryo Sumanto meninggal dunia, jabatan Ketua Umum PARFI dilanjutkan oleh Wahyu Sihombing sebagai pejabat sementara. Setahun kemudian, terpilihlah Sofia WD sebagai Ketua Umum PARFI Periode ke IV, dengan jumlah anggota yang terus bertambah, seiring kegiatan produksi yang mulai ramai. Hal itu terjadi sampai dengan kepengurusan Soedewo (1975–1977).

Pada era 1970-an, film Indonesia memulai masa ke Emasannya, berkat diterbitkannya SK Bersama No. 71 oleh Menteri Penerangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, yang mewajibkan para importir film untuk memproduksi Film Nasional, dan setiap produksi film harus mendapatkan rekomendasi dari PARFI.

Rekomendasi menjadikan eksistensi PARFI sangat penting dan mutlak, sekaligus menjadi sumber pemasukan tetap bagi kelangsungan jalannya roda organisasi. Karena setiap orang yang akan terlibat sebagai pemain dalam produksi film harus sepengetahuan dan memperoleh rekomendasi dari PARFI. Hal itu berlangsung sampai periode kepengurusan Soekarno M. Noor (1978-1983).

Pada kepengurusan Ratno Timoer (1984–1992) Produksi Film Nasional mulai menurun, seiring keluarnya SK Menteri Penerangan  tentang  dicabutnya izin produksi dan rekomendasi dari Organisasi Perfilman.

Situasi intern organisasi pada masa keemasan tersebut, hubungan pengurus organisasi dengan ang- gotanya cukup harmonis,  karena banyak produksi film yang melibatkan anggotanya. Begitu  juga hubungan dengan organisasi perfilman lainnya dan dengan pemerintah, bahkan dengan Partai politik.

Pada masa Orde Baru, Organisasi Perfilman menjadi mitra  salah satu Partai politik yang berkuasa saat itu, sehingga secara otomatis setiap Organisasi dapat terwakilkan menjadi anggota DPR/MPR.(Wahyu/GMP)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terbaru